Paspor Biasa

1. Pemohon mendaftar melalui layanan paspor online;
2. pemohon menerima Tanda Terima Pra-permohonan;
3. Pemohon melakukan pembayaran di Bank BNI / ATM BNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Setelah melakukan pembayaran pemohon diharuskan mengklik URL atau link yang ada didalam email untuk konfirmasi tanggal kedatangan;
5. Print konfirmasi tanggal kedatangan.
   

   ---

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi;
2. Pemohon mengisi Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran, lembar konfirmasi kedatangan dan fotocopy berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara;
4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
5. Kemudian pemohon akan melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
6. setelah proses sidik jari, foto dan wawancara, pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas;
7. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang pada kedatangan kedua (hari keempat), pada pukul 13.00-15.30. Apabila pengambilan paspor dilakukan setelah hari keempat, maka dapat dilakukan mulai pukul 08.00-15.30.
   

   ---

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;
2. Setelah nomor antrian dipanggil diloke pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pengambilan paspor;
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Paspor adalah Dokumen Negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati  dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak hilang atau rusak dan pastikan paspor anda tidak dipergunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang dapat merugikan anda.

1. Apabila paspor hilang atau rusak, segeralah melapor ke Kantor Imigrasi dimana pemegang berdomisili;
2. Apabila paspor hilang atau rusak di luar negeri, laporlah segera kepada Perwakilan RI di luar negeri;
3. Permohonan penggantian paspor yang hilang atau rusak dapat diajukan pada Kantor Imigrasi dimana pemegang berdomisili;
4. Penggantian paspor yang hilang atau rusak dilaksanakan setelah melalui berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian, disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian paspor dapat ditangguhkan selama 6 (enam) bulan sampai paling lama 2 (dua) tahun.
   

   ---

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotocopy serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Wasdakim untuk melakukan proses BAP;
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;
4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
5. Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor sesuai  dengan sistem pelayan paspor terpadu;
   

   ---

1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur)  dan melengkapi persyaratan;
2. Pemohon membawa fotocopy berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;
3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
4. Kemudian Pemohon akan melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
5. Setelah proses sidik jari, foto dan wawancara, pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran di Bank BNI;
6. Pemohon melakukan pembayaran melalui mesin EDC BNI pada meja pelayanan / Teller pada Bank BNI / ATM BNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh pada kedatangan kedua (hari keempat).
   

   ---

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;
2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

PERMOHONAN PASPOR BARU ADALAH Permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang belum pernah memiliki paspor sebelumnya (paspor lama). Permohonan paspor baru dilakukan melalui permohonan online atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR ADALAH Permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah atau pernah memiliki paspor sebelumnya (paspor lama) yang masih berlaku (yang sisa masa berlakunya tidak lebih dari 6 (enam) bulan) maupun tidak berlaku. Permohonan penggantian paspor terdiri dari penggantian habis berlaku dan halaman penuh. Permohonan penggantian paspor dilakukan melalui permohonan online atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR HILANG ADALAH Permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah atau pernah memiliki paspor sebelumnya (paspor lama) tetapi hilang yang masih berlaku maupun sudah tidak berlaku. Permohonan paspor hilang hanya dapat dilakukan melalui datang langsung ke Kantor Imigrasi.

PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR RUSAK ADALAH Permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah atau pernah memiliki paspor sebelumnya (paspor lama) tetapi rusak yang masih berlaku maupun tidak berlaku. Permohonan paspor hilang hanya dapat dilakukan melalui datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pemohon paspor adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan bermaterai, yang telah tersedia di koperasi yang terletak disisi kiri belakang kantor;
2. Mengisi formulir permohonan bagi pemohon paspor secara walk in (datang langsung) dengan melampirkan:
   • KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
   • KK (Kartu Keluarga)
   • Akte lahir atau ijazah atau surat nikah
3. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Penetapan ganti nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang telah ganti nama;
5. UNTUK PEMOHON PENGGANTIAN PASPOR melampirkan Paspor lama atau SPLP ;
6. UNTUK PEMOHON PENGGANTIAN PASPOR KARENA HILANG melampirkan surat Keterangan kehilangan dari kepolisian;
7. Untuk yang ingin umroh atau haji, yang memiliki nama kurang dari 3 (tiga) kata, harus menambahkan nama bapak atau kakek menjadi 3 (tiga) kata dengan mengisi surat pernyataan tambah nama bermaterai 6000;
8. Surat kuasa bermaterai 6000 untuk pengambilan paspor jika diwakilkan atau dikuasakan.
   

   ---

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh orang tua diatas materai yang telah tersedia di koperasi;
2. Mengisi formulir permohonan bagi pemohon paspor secara walk in (datang langsung) dengan melampirkan : KTP orang tua, KK, Akte Lahir, Surat Nikah, Foto copy paspor orang tua yang masih berlaku;
3. UNTUK PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR melampirkan Paspor Lama atau SPLP;
4. Permohonan paspor bagi anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua.

1. Masa berlaku Paspor biasa paling lama5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

2. Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannnya.

3. Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada point 2 ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.