• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu
WhatsApp Image 2018-10-30 at 11.52.19

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh memperingati Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018,

HUT Dharma Karyadhika Tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM, diperingati oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh dengan melaksanakan upacara bertempat di halaman Kantor, pada Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018.
HUT Kemenkumham yang ke -73 pada tahun ini mengusung tema “Sinergi Kerja – Kami PASTI” dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Imam Santoso. Kesempatan upacara tersebut dibacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menyampaikan agar memaknai bagaimana kita mengoptimalkan kinerja kita sebaik2nya, karena kinerja adalah tanggung jawab bersama dari hulu sampai ke hilir ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Hukum dan HAM, kunci suksesnya adalah komitmen dan disiplin yang kuat dr masing2 individu dimulai dari diri sendiri. Komitmen tidak tumbuh begitu saja tetapi perlu latihan dan pembicaraan terus menerus agar tercipta budaya kerja yang baik dan sehat.

Menteri Hukum dan HAM meminta kepada seluruh ASN Kemenkumham untuk :
1. Terus bekerja dengan baik dengan baik sesuai aturan berlaku. Hati-hati dan waspada, jangan sekali2 melakukan penyimpangan, ada banyak mata yg mengawasi kita khususnya Tuhan yg selalu melihat perilaku kita meskipun tidak terlihat oleh manusia lain.
2. Terus kuatkan integritas, jaga martabat pribadi, keluarga, organisasi, bangsa dan negara tercinta sehingga kita menjadi ASN yang PASTI (Profesional Akuntabel Sinergis Transparan Inovatif).
3. Bekali diri kita dengan Iman dan Takwa kepada Tuhan YME, kemampuan skill dan manajerial serta kompetensi lainnya.

Pesan Menteri pula Selamat Hari Dharmakaryadhika selamat bekerja, jadilah insan pengayoman yang cerdas, bermartabat dan berwibawa. Semoga ke depan Kementerian Hukum dan HAM semakin sukses, maju dan jaya selamanya serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Aamiin.

Disampaikan Imam bahwa Pelaksanaan HUT Dharma Karyadhika dipusatkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dan dilaksanakan serentak di seluruh 33 propinsi di Indonesia dan seluruh unit pelaksana Kantor di daerah.

Selepas kegiatan Upacara, dilaksanakan arahan Kepala Kantor dan pemotongan nasi tumpeng sebagai ungkapan syukur dalam rangka memperingati HDKD ke 73 tahun yang diikuti seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Meulaboh dan para undangan

IMG-20180121-WA0007

Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh menggelar acara jalan santai dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-68 dengan thema “IMIGRASI e-Gov PASTI Smile” (21/01/2018). Bertempat dikantor Imigrasi Kelas II Meulaboh mulai pukul 07.30 WIB s/d selesai dengan peserta sejumlah 100 orang dari berbagai instansi terkait.

Adapun instansi yang ikut serta yaitu Lapas kelas IIB Meulaboh, DenPOM IM-2 Meulaboh, Kantor POS Meulaboh, Telkom Meulaboh, RRI Meulaboh, KPPN Meulaboh dengan doorprize 4 buah paspor gratis.

IMG-20180119-WA0001
IMG-20171129-WA0008

Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh menyelenggarakan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Selasa, 28/11/2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 21 anggota yg dilaksanakan di Hotel Grand Leuser Abdya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh , Imam Santoso menyampaikan materi tentang tugas dan fungsi TIMPORA berharap TIMPORA tingkat Kabupaten ini dapat berkoordinasi dan bersinegeri semaksimal mungkin, mengingat wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang sangat luas dan personil Imigrasi tidak dapat menjangkau wilayah kerja tersebut. Sebelum TIMPORA ini terbentuk, Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh telah berkoordinasi secara informal dengan pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya.

568707_620

JakartaKantor Imigrasi Kelas I Bogor menolak mendeportasi 12 pekerja ilegal asal Cina yang dijaring dari dua perusahaan tambang di tengah hutan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pekan lalu.

“Kami tidak mau semua warga negara asing yang ditangkap itu langsung dideportasi ke negaranya, tapi akan dilakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak kriminal dan penegakan pro justitia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bogor Herman Lukman, Senin, 16 Januari 2017.

Berdasarkan penyidikan petugas Kantor Imigrasi terhadap buku paspor dan dokumen yang ada, enam dari 12 orang itu datang ke Indonesia menggunakan visa bisnis. Sisanya hanya menggenggam kartu izin tinggal terbatas (kitas), yang sebagian bahkan kitas untuk wilayah di luar Bogor.

“Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga asing itu sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujar Herman.

Herman menuturkan penyelidikan itu juga bertujuan mengungkap latar belakang lebih komplet keberadaan warga Cina tersebut. Sejauh ini, mereka diketahui telah berada di Bogor selama tiga bulan setelah masuk dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Awal tahun ini, petugas Imigrasi juga menciduk 18 pekerja Cina ilegal dari sebuah perusahaan di Kecamatan Cileungsi. Namun Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yos Sudrajat menolak lembaganya bertanggung jawab atas “peredaran” tenaga kerja asing ilegal di sana.

“Perizinan yang mencakup izin tinggal dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan izin kerja dikeluarkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Di Bekasi, penyelidikan juga dilakukan terhadap sembilan pekerja Cina ilegal. Mereka mengantongi izin bekerja di jajaran direksi, tapi ternyata hanya mencetak batu bata di PT Batawang Indonesia di Jalan Serang-Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Harry Lesmana, mengatakan, sejauh ini, petugasnya sudah menemukan tiga sponsor yang diwajibkan memulangkan para warga asing yang dijaminnya itu. “Untuk sanksi, itu menjadi kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja,” ucapnya. “Kami sudah bersurat ke kementerian terkait.”

Namun sponsor lainnya mengaku dicatut namanya oleh biro jasa. Mereka merasa tak bertanggung jawab atas pekerja Cina ilegal tersebut. “Kami masih mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memulangkan enam warga Cina ini,” kata Harry.

Berdasarkan data penyidikan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, ada sejumlah warga asing yang juga sedang diusut. Mereka terdiri atas sembilan warga Cina yang sudah terbukti melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta.

032223900_1483263217-20170101-puluhan-wanita-tiongkok-ff6

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menahan 76 wanita berpaspor China yang berprofesi sebagai wanita penghibur di sejumlah klub malam dan panti pijat di Jakarta.

Direktur Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian Yurod Saleh mengatakan mereka dipekerjakan sebagai dengan tarif mulai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

“Mereka dipekerjakan di sebagai terapis pijat, pemandu lagu, dan pekerja seks. Usia mereka berkisar 18 tahun sampai 31 tahun dengan tarif mulai dari Rp 2,8 juta sampai Rp 5 juta,” kata Yurod di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Minggu (1/1/2017).

Yurod menyatakan, status tinggal para wanita yang ditangkap adalah overstayer. Mereka menyalahgunakan izin dari visa on arrival.

“Mereka berkedok menggunakan visa turis saat datang ke Indonesia, lalu bekerja secara ilegal dan melebihi izin tinggalnya di sini,” kata Yurod.

76 wanita asal China ini diringkus saat menjelang malam pergantian tahun, 30 dan 31 Desember 2016. Sejumlah barang bukti disita seperti paspor, uang tunai, ponsel dan alat kontrasepsi diamankan petugas.

http://news.liputan6.com/read/2693498/imigrasi-76-wanita-china-yang-ditahan-dipekerjakan-sebagai-psk

80793_warga_china

Kantor Imigrasi Malang menangkap 143 WN asal Tiongkok dari salah satu hotel di Kota Malang. Dari 143 WN Tiongkok ini terdiri 139 laki-laki dan empat perempuan.

Mereka sama sekali tak memiliki dokumen berupa paspor. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya.

”Kami dapat informasi bahwa ada segerombolan warga negara asing (WNA) datang dalam jumlah banyak dan menginap di salah satu hotel di Malang. Dari info itulah, kami langsung bertindak,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono kepada Radar Malang, Kamis (29/12).

Ketika diperiksa petugas, tidak ada satu pun dari mereka yang membawa paspor. Dari pengakuannya, mereka memang datang dari Tiongkok untuk dipekerjakan di sejumlah perusahaan (pabrik).

”Informasi dari Kanim Tanjung Perak Surabaya, mereka bawa paspor kunjungan, bukan paspor bekerja,” papar Toton, sapaan akrab Novianto.

Toton menambahkan, kalau alasan yang disampaikan ke petugas imigrasi, mereka datang ke Kota Malang hanya untuk jalan-jalan saja. Rencananya selama tiga hari.

Namun, petugas imigrasi tidak mau ambil risiko. Apalagi isu soal pekerja asal Tiongkok ini sedang sensitif. Khawatirnya terjadi penolakan dari warga Kota Malang dengan kehadiran tenaga kerja dari Tiongkok ini.

Karena itu, dia harus mengamankan mereka ke Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang selama ini mengawasinya.

”Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut membantu tim pengawasan orang asing kami untuk melakukan penindakan agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak-tidak. Kan menyalahi aturan kalau berkunjung tidak ada paspor, nanti menimbulkan keresahan,” tandasnya.

kantor-dinas-imigrasi-malang

MALANG KOTA – Hawa sejuk di Kota Malang membuat para turis kerasan. Mereka pun betah berlama-lama tinggal di Kota Malang yang dikelilingi pegunungan hingga lupa harus kembali pulang. Alhasil, mereka pun harus dideportasi atau diusir karena tidak memiliki izin tinggal.

Jumlahnya pun cukup banyak. Dua tahun terakhir telah tercatat, sebanyak 60 warna negara asing (WNA) diusir Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Dari jumlah itu, 26 WNA di antaranya diusir sejak Januari–November 2016. Sedangkan, 34 lainnya pada 2015 lalu. Mereka yang diusir, adalah pelancong dan pelajar. ”Mayoritas yang kami deportasi adalah pelancong. Mereka menyalahi izin tinggal atau melewati batas waktu,” kata Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang Baskoro Dwi Prabowo, kemarin (5/12).

Baskoro menyebutkan, pada tahun ini, selain telah mendeportasi 26 orang, dua orang WNA juga sedang diproses. Pelaksanaannya masih menunggu tiket pulang ke negara asalnya. Selama proses menunggu tiket kepulangan, para WNA itu dititipkan di Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Kelas I Malang dan di Rudenim Surabaya.

WNA yang dideportasi tahun 2016 ini, berasal dari berbagai negara. Di antara dari Libya 6 orang, Thailand dan Malaysia masing-masing 4 orang. Kemudian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 3 orang, Belanda dan Timor Leste masing masing 2 orang. Selain itu, dari beberapa negara lainnya Taiwan, Turki, Madagaskar, Iran dan Afganistan, masing-masing 1 orang.

Untuk pendeportasian WNA di tahun 2015 yang berjumlah 34 orang, mayoritas berasal dari Tiongkok dan Taiwan.

WNA yang dideportasi ini, mayoritas adalah pelajar yang sedang menjalani studi di Indonesia. Ada juga WNA yang visanya hanya sebatas melancong tetapi kemudian mereka diam-diam tinggal lama di suatu wilayah.

Namun, ada juga WNA menikah dengan warga pribumi yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta bekerja di wilayah hukum kabupaten dan Kota Malang ataupun kepentingan riset dan budaya.

WNA yang dideportasi itu, rata-rata menetap dan beraktivitas di wilayah pedesaan dan tidak segera menyadari bahwa masa berlaku izin tinggalnya telah habis. Pelanggar izin keimigrasian itu dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, termasuk denda Rp 300 ribu per hari untuk izin yang telah habis masa berlakunya,

Sedangkan WNA yang keberadaannya telah 60 hari, Kantor Imigrasi Kelas I Malang secara otomatis akan melakukan langkah deportasi dan nama yang bersangkutan akan dimasukan ke dalam daftar cegah-tangkal atau cekal.

Sesuai ketentuan, visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan bisa diperpanjang, izin tinggal sementara (Itas) berlaku setahun dan bisa diperpanjang. Sedangkan, izin tinggal tetap (Itap) berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang.

Maka, Kantor Imigrasi Kelas I Malang terus berupaya menangkal berulangnya WNA yang menyalahi izin tinggal di wilayah kerjanya. Salah satunya, terus meningkatkan pengawasan pada orang asing yang berkunjung di wilayah kerjanya.

Selain itu, melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada para pemilik hotel, kos, maupun penginapan untuk proaktif melaporkan jika ada WNA yang singgah ke tempat mereka. ”Harapannya, ke depan, para pemilik kos maupun penginapan aktif melapor. Minimal melapor ke kelurahan atau kecamatan setempat jika ada orang asing yang singgah,” pungkasnya

http://radarmalang.co.id/kantor-imigrasi-malang-usir-26-wna-56629.htm