• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu

Manca Negara

Ini Alasan Imigrasi Singapura Periksa Purnawirawan Jenderal TNI

Pensiunan jenderal yang pernah menjadi Kepala Staf Umum TNI, Suryo Prabowo, diberitakan masuk daftar hitam pihak imigrasi Singapura, Rabu (17/8). Lewat akun Facebook miliknya, sang purnawirawan menulis tentang “interview panjang lebar selama 1 jam-an” oleh pihak berwewenang setempat.

Otoritas keimigrasian Singapura pun merilis reaksinya atas pewartaan ihwal status Suryo Prabowo. Dilansir laman resminya, Immigration and Checkpoints Authority (ICA) pada Sabtu (20/8) menyatakan bahwa Suryo Prabowo tiba di Bandar Udara Changi pada 17 Agustus 2016 pukul 5.35 pagi waktu setempat.

Lantas, ia menjalani wawancara dengan petugas imigrasi sekitar 30 menit. Menurut para petugas saat itu, wawancara adalah bagian dari prosedur pemindaian yang lazim diterapkan dalam lingkungan pengamanan perbatasan. Setelah melewati sesi wawancara tersebut, Suryo Prabowo diizinkan kembali melanjutkan penerbangannya.

ICA tidak mendedahkan alasan terperinci ihwal wawancara yang terkesan acak tersebut. Namun, dalam keterangannya, ICA menyatakan bahwa para pelancong yang melewati Singapura dapat menjadi subjek wawancara atau pemindaian tambahan.

Sebelumnya, informasi mengenai kemungkinan status yang disandang Suryo Prabowo disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya. Dalam penjelasannya yang dilansir oleh laman Detik sehari menjelang ICA merilis siaran pers, Dubes Swajaya mengatakan “enggak ada masalah” dengan Suryo Prabowo.

“Itu common names saja. Jadi, ada kemiripan nama yang bersangkutan dengan yang ada di daftar hitam pihak Singapura. Jadi, hanya pemeriksaan imigrasi biasa, ditanya. Ini masalahnya ada nama-nama yang sama jadi dikroscek ke beliau,” ujar Swajaya pada Jumat (19/8).

Swajaya mengatakan bahwa hal-hal yang ditanyakan pihak imigrasi Singapura kepada Suryo berpusar di sekitar data pribadi seperti nomor telepon dan alamat surat elektronik. Setelah itu, Suryo dibolehkan meneruskan perjalanan.

“Beliau juga ditanya apakah beliau militer,” ujar Swajaya yang juga mengatakan proses pemeriksaan tidak sampai memakan satu jam.

Kejadian yang menimpa Suryo Prabowo itu sempat ditanggapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Singapura atas kejadian yang menimpa Suryo.

“TNI sudah berkoordinasi, begitu juga Kepala Bais sudah menyampaikan protes kepada Atase Pertahanan yang ada di Indonesia,” kata Gatot.

Suryo sendiri menuntut pemerintah negeri itu “minta maaf, bukan hanya (memberikan) penjelasan” dan “berhenti menunjukkan sikap permusuhan dengan bangsa Indonesia.”

Peristiwa yang menimpanya terjadi saat ia hendak mengambil barang-barang miliknya di layanan bagasi setelah menumpang pesawat milik maskapai Fiji Airways. Ia pula meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura membuat sistem pendampingan bagi setiap WNI di Singapura, bukan “cuma menyampaikan penjelasan Singapura.”

Jamaah calon haji kloter pertama embarkasi Surabaya bersiap naik pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/8) kemarin. Dite Surendra/Jawa Pos

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai tertangkapnya 177 jemaah haji asal Indonesia yang berangkat menggunakan paspor Filipina merupakan insiden yang memalukan. Ratusan calon jemaah asal Indonesia itu ketahuan pihak imigrasi Filipina menggunakan paspor negara yang kini dipimpin Rodrigo Duterte tersebut saat akan berangkat menuju Madinah, Arab Saudi pada Jumat (19/8).

Diduga, mereka mendapat paspor tersebut secara ilegal. “Sangat memalukan. Bagaimana mungkin ibadah yang sakral dilakukan dengan cara yang melanggar aturan,” kata Maman saat dikonfirmasi pada Minggu (21/8).

Namun demikian, pihaknya meyakini ratusan jemaah tersebut merupakan korban penipuan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Bahkan, ia menduga kejadian itu ulah mafia biro perjalanan.

“Pemalsuan paspor dan dokumentasi lain jadi indikasi bahwa mafia travel memainkan peran penting dalam kasus ini,” ujar politikus PKB tersebut.

Karena itu, untuk mendalami kasus ini DPR akan memanggil Kementerian Agama dan Ditjen Imigrasi untuk dimintai penjelasan soal pemalsuan dokumen keimigrasian tersebut.

Ia juga meminta agar para jemaah lebih teliti dan cermat terhadap oknum travel atau perseorangan yang menawarkan jasa haji atau umroh. Apalagi dengan janji yang tidak rasional dan spekulatif.

“Kerinduan menunaikan ibadah haji jangan membuat jamaah kehilangan rasionalitas dan kewaspadaan,” tambahnya.

66 TKI Dideportasi Imigrasi Malaysia

Pontianak – Kantor Imigrasi Malaysia mendeportasi sebanyak 66 tenaga kerja asal Indonesia. Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pekerja yang bermasalah diangkut menggunakan dua bus.

“TKI yang bermasalah berbagai daerah di Indonesia itu dideportasi pihak Imigrasi Malaysia, Sabtu (6/8), dan langsung dibawa ke Pontianak menggunakan dua bus,” ujar Kapolsek Entikong AKP Kartyana.

AKP Kartyana menyatakan, saat mereka tiba di pos pemeriksaan Entikong, rombongan TKI itu segera diangkut menuju kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Penempatan TKI (P4TKI) Entikong untuk selanjutnya didata.

Setelah pendataan selesai, mereka kemudian dibawa ke Dinas Sosial Kalbar di Pontianak dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Terkait jumlah TKI yang dideportasi, AKP Kartyana merinci dari 66 orang, 36 orang berasal dari Kalbar, tiga orang dari Jawa Timur, 10 orang dari Jawa Barat, delapan dari Nusa Tenggara Barat, dua orang dari Jateng, dua orang dari NTT, seorang dari Banten, seorang dari Lampung, dua orang dari Sulawesi Selatan, dan seorang dari Sulawesi Tenggara.

Diduga Pemalsuan Data Paspor, 18 WNI Diperiksa Imigrasi Hongkong.jpg

Beijing, Sebanyak 18 warga negara Indonesia (WNI) diperiksa oleh otoritas Imigrasi Hongkong atas dugaan pemalsuan data pada paspor yang bersangkutan.

“Mereka adalah tenaga kerja wanita yang melakukan pemalsuan data pada paspornya,” kata Konsul Imigrasi KJRI Hongkong, Andry Indrady, kepada Antara di Beijing, Senin (6/6/2016).

Para TKW tersebut memalsukan data dirinya, khususnya mengenai usia yang bersangkutan, agar dapat bekerja di Hongkong.

Terkait itu, pembenaran data paspor dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong, sesuai data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

“KJRI Hongkong melakukan pembenaran data terhadap paspor tersebut, dilengkapi surat pengantar kepada Departemen Imigrasi Hongkong, yang berisi jaminan terhadap keabsahan serta kebenaran data,” ujarnya.

Meski begitu, Andry melanjutkan, Imigrasi Hongkong tetap melakukan tindakan berbeda dengan pembenaran data yang dilakukan KJRI.

Imigrasi Hongkong memberikan perlakuan berbeda terhadap pemberian visa baru terkoreksi dan penuntutan pidana terhadap TKW tersebut.

“Saat ini, sudah 35 paspor yang dikoreksi KJRI. Sebanyak 14 orang sudah mendapatkan visa baru, dan 18 lainnya masih menjalani pemeriksaan oleh otoritas Imigrasi Hongkong dengan pendampingan penuh dari KJRI. Sementara itu, tiga orang lainnya tengah menjalani putusan pengadilan Hongkong,” ucap Andry.

Konsulat Jenderal RI di Hongkong berkomitmen untuk mewujudkan misi pelayanan berbasis perlindungan dan telah melakukan upaya-upaya, seperti pendampingan hukum terhadap WNI yang datanya dikoreksi.

Upaya-upaya ini mulai dari tahapan pemeriksaan sampai dengan tahapan persidangan serta membantu memberikan uang jaminan bagi WNI yang sedang menjalani persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Hongkong.

Selain itu, KJRI Hongkong memberikan pembelaan secara tertulis dalam bentuk mitigation letter kepada hakim di pengadilan yang dipersiapkan oleh retainer lawyer, serta melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan Departemen Imigrasi Hongkong.

KJRI Hongkong telah mengirimkan surat kepada Kepala Eksekutif Hongkong mengenai upaya KJRI Hongkong dalam mengoreksi data paspor RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Hongkong.

KJRI juga melakukan langkah antisipasi dengan mengupayakan pertemuan pejabat tinggi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hongkong dalam waktu dekat untuk mencari solusi penyelesaian perbedaan data paspor WNI di Hongkong.

Ini termasuk inisiasi penandatanganan nota kesepakatan kerja sama antara Departemen Imigrasi Hongkong dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/13210121/18.wni.diperiksa.imigrasi.hong.kong.atas.dugaan.pemalsuan.data.paspor

2 Pendiri Temah Ahok Ditahan Imigrasi Singapura.jpg

Jakarta – Dua pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang, ditahan otoritas imigrasi Singapura (Immigration & Checkpoints Authority of Singapore–ICA) Sabtu, 4 Juni 2016. Hingga berita ini ditulis, keduanya masih diisolasi dan tidak dapat dihubungi.

Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widiyastono, mengatakan keduanya ditahan dengan status Unwanted Person. “Kami masih belum mengetahui alasan pasti mengapa mereka dianggap orang yang mencurigakan di Singapura,” kata Singgih saat dihubungi Tempo, Sabtu, 4 Juni 2016.

Singgih mengatakan Amalia dan Richard terbang ke Singapura untuk memenuhi undangan acara Food Festival. Menurut Singgih, undangan ditujukan untuk pribadi, bukan atas nama Teman Ahok.

Menurut Singgih, kedua kawannya mendarat di Bandar Udara Changi pada 14:30 waktu setempat. Saat itu ia mendapat kabar dari Amalia bahwa mereka tertahan. Singgih mengatakan Amalia dan Richard kemudian ditahan di ruang isolasi.

“Kontak terakhir saya dengan mereka sekitar 21:43 WIB dan Amalia terus menangis,” katanya. Selepas itu, telepon kedua temannya tak dapat dihubungi.

Singgih mengatakan Amalia dan Richard dijanjikan untuk pulang sekitar pukul 9 malam waktu Singapura oleh ICA. Namun janji tersebut tidak terpenuhi. “Saya tidak tahu alasannya,” kata Singgih. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura pun tidak bisa menemui Amalia dan Richard.

Singgih kemudian mendapat kabar dari otoritas Singapura bahwa kedu pendiri Teman Ahok itu akan dipulangkan pada pukul 10:00 pagi waktu Singapura. “Kami terus berkoordinasi dengan KBRI di Singapura agar mereka bisa dipulangkan secepatnya,” kata dia.

Jika kedua temannya tak dipulangkan, Singgih mengatakan akan mendatangi Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Dalam siaran persnya, Teman Ahok juga meminta kejelasan perlakuan terhadap Amalia dan Richard.

Ditjen Imigrasi La Nyalla diserahkan ke pejabat Imigrasi KBRI

JakartaDitjen Imigrasi Kemenkum HAM membenarkan bahwa La Nyalla, tersangka kasus dana hibah Kadin, sudah diamankan. La Nyalla diserahkan Singapura ke pejabat Imigrasi KBRI Singapura.

“Bahwa benar Saudara LN dalam posisi overstay di Singapura dan diserahkan kepada pejabat Imigrasi di KBRI Singapura untuk proses pemulangan ke Indonesia,” jelas Kabag Humas Imigrasi Heru Santoso, Selasa (31/5/2016).

Menurut Heru, untuk La Nyalla, telah diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk sekali jalan ke Indonesia.

“Yang bersangkutan dengan pengawalan petugas Imigrasi kita dari KBRI Singapura akan kembali ke Indonesia dengan pesawat GA 835 dengan rute penerbangan Singapura-Jakarta (Soetta) pukul 17.35 dan tiba pukul 18.30 WIB,” jelas Heru.

https://news.detik.com/berita/3222103/imigrasi-la-nyalla-diserahkan-singapura-ke-pejabat-imigrasi-kbri

deportasi-tki-dinsos-pontianak_20160514_162700

PONTIANAK – Pemerintah Malaysia mendeportasi 81 buruh migran Indonesia melalui perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat.

Mereka tiba menggunakan bus di Dinas Sosial Kalbar di Jalan Sutan Syahrir, Pontianak, Sabtu (14/5/2016) sekitar pukul 00.47 WIB.

Rombongan bus pertama berjumlah 24 orang langsung didata petugas, 10 di antaranya warga Kalimantan Barat, sementara sisanya berasal dari NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi.

Sementara dua bis lainnya mengangkut 50 orang. Tujuh buruh migran langsung dijemput keluarga di perbatasan Indonesia di Entikong.

“Kami menerima informasi kedatangan TKI sebanyak 81 orang yang kami sudah data dari Kalbar hanya 10 orang, lainnya belum didata semua karena kondisi sedang hujan lebat,” ujar Agustini, Staf Pelaksana Pemulangan TKI Bermasalah Dinsos Kalbar.

Satu di antara buruh migran bermasalah asal Bima, NTB, Susiawan (24), mengaku sebelum dipulangkan ia bersama istrinya sempat ditangkap pihak imigrasi Malaysia.
http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/14/selama-ditahan-imigrasi-malaysia-berat-badan-susiawan-bertambah