• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu
imigrasi_20160516_123422

MAKASSAR – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar rapat bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), Senin (16/5/2016) di Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jl Sultan Aluaddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Tim Pora terdiri dari Kantor Imigrasi dan beberapa stakeholder terkait seperti TNI, Polri, BNN, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan beberapa instansi lain.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Ramli HS mengatakan, rapat tersebut dalam rangka menggalakkan peran seluruh instansi masyarakat untuk mengawasi Warga Negara Asing (WNA) di Sulsel.

“Kita melibatkan peran instansi secara umum untuk mengetahui keberadaan dan kegiatan WNA di Sulsel yang jumlahnya ribuan, baik yang berstatus Pencari suaka maupun yang bekerja di sini,” kata Ramli

Lanjut Ramli, tujuannya yaitu untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran baik di imigrasi maupun pelanggaran hukum.

“Kita ingin mengantisipasi pelanggaran aturan sesuai regulasi imigrasi dan aturan lainnya yang berpotensi dilakukan oleh WNA di Sulsel,” jelas dia.

“Untuk itu kita harus bersinergi melakukan pengawasan terhadap aktivitas WNA selama mereka berada di sini, untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan,” pungkas dia.

Selain rapat bersama Tim Pora, Divisi Keimigrasian juga meresmikan sekretariat Tim Pora yang ada di dua tempat yaitu di Kantor Imigrasi Makassar dan Kantor Imigrasi Parepare. (*)

http://makassar.tribunnews.com/2016/05/16/perketat-pengawasan-orang-asing-imigrasi-sulsel-rapat-bersama-tim-pora

org-asing1_20151201_221000

MAKASSAR – Kantor Imigrasi Kelas III akan segera dioperasikan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemwnkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Ramli HS saat memimpin rapat Tim Pengawasan Orang Asing, di Kantor Kemenkumham Sulsel, Senin (16/5/2016).

Ramli mengatakan surat keputusan pembwntukan kantor imigrasi kelas III sudah terbit dari Kementwrian Hulim dan HAM.

“Sudah terbit keputusan dari Kemenkumham tentang pembentukan kantor imigrasi kelas III di Palopo. Saya juga sudah koordinasi dengan Wali Kota Palopo tentang kapan akan dioperasikan,” ungkap Ramli.

Ia melanjutkan, pihaknya bersama Pemerintah Kota Palopo sangat mengapresiasi Kemenkumham yang telah mengabulkan permintaan masyarakat.

“Kita khususnya Pemerintah Kota Palopo mengapreaiasi langkah Kemenkumham yang mengabulkan permohonan masyarakat sekitar untuk dibentuk kantor Imigrasi di Palopo dengan tujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Palopo dan sekitarnya,” kata dia.

Menurut Ramli, dengan adanya kantor Imigrasi di Palopo akan dapat membantu masyarakat dalam mengurus terkait penertiban dokumen perjalanan atau paspor maupun perizinan WNA yang akan melakukan aktivitasi di Kota Palopo dan sekitarnya.

“Kalau tidak salah ada tiga Kabupaten yang akan dinaungi Kantor Imigrasi Kelas III Palopo. Kantornya juga sudah ditunjuk yang merupakan bekas kantor Perhubungan, dan akan segera direnovasi agar dapat segera dioperasikan,” ujar Ramli. (*)

pesawat-lion-air_20160510_234834

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan sedang menyelidiki apakah ada kemungkinan penumpang berstatus buronan yang dibawa pesawat Lion Air dari Singapura ke Jakarta.

“Sedang dilidik,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Heru Santoso, melalui whatsapp, Jakarta, Sabut (14/5/2016).

Apabila benar ada penumpang langsung meninggalkan Soekarno-Hatta tanpa melalui pos imigrasi, Heru mengatakan pihak maskapai Lion Air akan bertanggung jawab.

“Bila ada yang lolos pasti akan dicari dan pihak Lion air pasti akan bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini dan apa yang sedang dilakukan teman-teman imigrasi Soetta atas kasus tersebut. Imigrasi pasti akan melakukan lidik berdasarkan dengan UU Keimigraisan,’ tukas Heru.

Sekadar informasi, Indonesia memiliki satu daftar pencarian orang yakni Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.

La Nyalla kini diberitakan berada di Singapura untuk menghindari proses hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebelumnya, media sosial tengah dihebohkan adanya informasi lebih 100 penumpang pesawat Lion Air JT 0161 rute Singapura-Jakarta, tidak melewati pemeriksaan keiimigrasian seperti paspor, di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada 10 Mei 2016 lalu.

Sejumlah pelanggaran keimigrasian diduga terjadi mengingat sebagian penumpang adalah WNI dan WNA.
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/14/ditjen-imigrasi-selidiki-adanya-buronan-dalam-penerbangan-lion-air-singapura-jakarta

imigrasi-tangkap-wanita-uzbekistan-eks-cewek-penghibur-yaV

JAKARTA – Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Depok menangkap dua WNA asal Uzbekistan dan Hongaria karena kedapatan overstay di Indonesia. Salah satu WNA Uzbekistan berinisial OC (30) mengaku pernah bekerja sebagai wanita penghibur kelas kakap di Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok Dudi Iskandar mengatakan, OC ditangkap di salah satu rumah di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Depok pada Kamis, 12 Mei 2016. Berdasarkan Pasal 78 UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, OC dinyatakan overstay.

“OC berada di Indonesia melebihi batas waktu selama hampir dua tahun,” kata Dudi, Kamis (12/5/2016). Menurut Dudi, pihaknya masih mendalami keberadaan OC di Indonesia.

Selain itu petugas imigrasi juga menangkap WNA asal Hongaria yaitu AB (40). Pria ini diduga melanggar pasal 123 huruf a UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memberikan data palsu untuk mendapatkan izin tinggal.
http://metro.sindonews.com/read/1108068/170/imigrasi-tangkap-wanita-uzbekistan-eks-cewek-penghibur-1463062789

laman-aplikasi-pelaporan-orang-asing-apoa_20160511_084321

Batam, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Frengky Sompie meluncurkan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Harmoni One Hotel, Selasa (10/5/2016).

Aplikasi yang dapat menunjang pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) itu bertujuan untuk mendukung program bebas visa.

“Program ini diharapkan mampu meringankan tugas Imigrasi‎ dalam hal pengawasan WNA. Ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang 6 tahun 2011 nomor 69, yang dijabarkan kembali di PP 31 tahun 2013,” ujar Ronny.

Dengan aplikasi ini, WNA yang ketahuan melanggar peraturan keimigrasian bisa terpantau dan akan mendapat sanksi, berupa tindakan administratif melalui deportasi dan dijerat pidana sampai ke proses pengadilan.

“Jadi bukan hanya yang tinggal di hotel-hotel saja yang bisa dipantau, tapi juga yang ada di sekitar masyarakat, bisa dilapor lewat aplikasi ini melalui tim Pora (pengawasan orang asing). Misalnya, ada yang datang dengan bebas visa, kemudian dia jualan di sini, itu dilaporkan saja. Apa untungnya buat kita kalau ada yang seperti itu, justru WNA tersebut yang mendapatkan uang kita,” tutur Ronny.

Tim Pora bisa dibentuk bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

APOA juga bisa dimanfaatkan oleh instansi lain seandainya ada WNA yang terkena proses hukum.

“Instansi yang tupoksinya menyangkut TKA boleh mengakses ini, termasuk untuk Pemdanya. Jadi Pak Walikota lewat anak buahnya seperti Dinas Pariwisata, bisa ikut memanfaatkan aplikasi ini untuk memantau wisatawan ‎asing,” tutur Ronny.

Saat ini aplikasi APOA terkoneksi dengan 76 hotel di batam.

Aplikasi ini dapat dikembangkan sebagai informasi awal bagi orang asing yang beraktifitas di Batam.

http://batam.tribunnews.com/2016/05/11/lihat-orang-asing-bertingkah-mencurigakan-langsung-saja-laporkan-via-apoa

optimized-yjk0

PPNS Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM menetapkan status tersangka pada lima warga negara China yang ditangkap mengebor di lahan kawasan Halim Perdanakusuma. Siapa kelima tersangka itu?

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengungkap kelima WN China itu masing-masing bernama Xie Wuming, Zhu Huafeng, Cheng Qianwu, Wang Jun, dan Guo Linzhong. Xie Wuming memiliki hanya visa Jenis B211 untuk kunjungan sosial budaya, tidak memiliki ITAS (izin tinggal sementara) sebagai dasar pekerjaannya.

Lima orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 122 UU nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, kelimanya diduga telah menyalahgunakan izin tinggal. “Pasal pidana yang kita persangkakan kepada 5 WN asing Pasal 122 UU nomor 6 tahun 2011, yaitu barang siapa yang menyalahgunakan izin tinggal, atau izin yang dimilikinya berkaitan dengan kegiatan pekerjaannya di wilayah Indonesia diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda Paling banyak Rp 500 juta,”

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ditjen Imigrasi masih mencari tahu siapa yang memerintahkan para WNA itu bor lahan?

“Itu yang sedang kita dalami. Sejak tadi kita gelar perkara, kita dalami, karena ini kan masih berproses penyidikannya,” kata kata Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, Sabtu (7/5/2016) malam.

“Kami belum bisa menjelaskannya, karena kita harus periksa dulu mereka. Kalau kita sudah umumkan, nanti susah periksa mereka kan. Orang-orangnya harus kita periksa dulu baru kita jelaskan,” lanjut Ronny.

Sementara itu, Ronny sebelumnya mengungkapkan bahwa locus delicti perkara itu tidak hanya di kawasan Halim saja. Namun yang dimaksud dengan lokasi itu bukan terkait pengeboran semata, tapi pelanggaran keimigrasian.

“Jadi locus delicti ini berkaitan dengan keabsahan mereka mendapatkan ijin tinggal. Jadi kita kan keimigrasian, bukan masalah pengeborannya sebenarnya, tapi keimigrasian mereka itu kan proses membuat ijin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) itu di Kemenaker, nanti kan bisa berkaitan itu,” papar Ronny.

“Pembuatan IMTA dan ITAS kan bukan di Halim, jadi locus delikti ini bukan hanya masalah pengeboran saja, tapi dari semua kegiatan yang harus kita buktikan bahwa dia berbuat pidana berkaitan dengan keimigrasian,” ujarnya.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri mengungkapkan kelima WN China itu terdaftar sebagai pekerja dari PT TMR. Tetapi saat diperiksa, kata Hanif, ada dua WN China yang bekerja untuk PT CGM.

“PT GCM dan PT TMR diblokir sementara dari sistem TKA (tenaga kerja asing) online di Direktorat PTKA online karena pelanggaran yang dilakukan,” kata Hanif usai menghadiri acara di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/4) lalu.

Kedua perusahaan itu akan diminta mengklarifikasi data yang sebenarnya.

visa-on-arrival

Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Maret 2016.

Dalam Perpres itu ditegaskan, Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Penerima Bebas Visa Kunjungan, menurut Perpres itu, dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia, dan dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

“Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamaan negara dan kesehatan masyarakat, tegas Perpres No. 21 Tahun 2016 itu, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, atau entitas tertentu.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 itu.

Berikut daftar nama-nama negara bebas visa kunjungan ke Indonesia.

1. Afrika Selatan 2. Albania 3. Aljazair 4. Amerika Serikat 5. Andorra 6. Angola 7. Antigua dan Barbuda 8. Arab Saudi 9. Argentina 10. Armenia 11. Australia 12. Austria 13. Azerbaijan 14. Bahama 15. Bahrain 16. Bangladesh 17. Barbados 18. Belanda 19. Belarusia 20. Belgia 21. Belize 22. Benin 23. Bhutan 24. Bolivia 25. Bosnia dan Herzegovina 26. Botswana 27. Brazil 28. Brunei Darussalam 29. Bulgaria 30. Burkina Faso 31. Burundi 32. Cheko 33. Chad 34. Chili 35. Denmark 36. Dominika (Persemakmuran) 37. Ekuador 38. El Salvador 39. Estonia 40. Fiji 41. Filipina 42. Finlandia 43. Gabon 44. Gambia 45. Georgia 46. Ghana 47. Grenada 48. Guatemala 49. Guyana 50. Haiti 51. Honduras 52. Hongaria 53. Hongkong (SAR) 54. India 55. Inggris 56. Irlandia 57. Islandia 58. Italia 59. Jamaika 60. Jepang 61. Jerman 62. Kamboja 63. Kanada 64. Kazakhstan 65. Kenya 66. Kepulauan Marshall 67. Kepulauan Solomon 68. Kiribati 69. Komoro 70. Korea Selatan 71. Kosta Rika 72. Kroasia 73. Kuba 74. Kuwait 75. Kyrgystan 76. Laos 77. Latvia 78. Lebanon 79. Lesotho 80. Lichtenstein 81. Lithuania 82. Luksemburg 83. Macao (SAR) 84. Madagaskar 85. Makedonia 86. Maladewa 87. Malawi 88. Malaysia 89. Mali 90. Malta 91. Maroko 92. Mauritania 93. Mauritius 94. Meksiko 95. Mesir 96. Moldova 97. Monako 99. Mozambik 100. Myanmar 101. Namibia 102. Nauru 103. Nepal 104. Nikaragua 105. Norwegia 106. Oman 107. Palau 108. Palestina 109. Panama 110. Pantai Gading 111. Papua Nugini 112. Paraguay 113. Perancis 114. Peru 115. Polandia 116. Portugal 117. Puerto Rico 118. Qatar 119. Republik Dominika 120. Romania 121. Rusia 122. Rwanda 123. Saint Kittts dan Navis 124. Saint Lucia 125. Saint Vincent dan Grenadis 126. Samoa 127. San Marino 128. Sao Tome dan Principe 129. Selandia Baru 130. Senegal 131. Serbia 132. Seychelles 133. Singapura 134. Siprus 135. Slovakia 136. Slovenia 137. Spanyol 138. Sri Lanka 139. Suriname 140. Swaziland 141. Swedia 142. Swiss 143. Taiwan 144. Tajikistan 145. Tahta Suci Vatikan 146. Tanjung Verde 147. Tanzania 148. Thailand 149. Timor Leste 150. Togo 151. Tonga 152. Trinidad dan Tobago 153. Tunisia 154. Turki 155. Turkmenistan 156. Tuvalu 157. Uganda 158. Ukraina 159. Uni Emirat Arab 160. Uruguay 161. Tiongkok 162. Uzbekistan 163. Vanuatu 164. Venezuela 165. Vietnam 166. Yordania 167. Yunani 168. Zambia 169. Zimbabwe

http://setkab.go.id/tidak-untuk-jurnalistik-wisatawan-dari-169-negara-ini-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia/

paspor

JakartaDirjen Imigrasi, Ronny F Sompie menyebut, ada peningkatan jumlah warga negara asing di Indonesia. Terlebih sejak pemerintah memberlakukan bebas visa terhadap 90 negara, pada awal tahun 2015 silam.

“Kalau bicara angka tidak bisa rinci, trend perkembangan orang asing yang masuk ke Indonesia. Setelah bebas visa kunjungan diberikan ke 90 negara, sejak Oktober-November meningkat 19 persen,” ujar Ronnie usai peluncuran tim pemantau orang asing (Timpora) di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (16/2/2016).

Terkait pengawasan, sepanjang 2015, pihaknya telah melakukan pendataan administrasi imigrasi, deportasi, penyelidikan. Hasilnya, terdapat 255 berkas perkara sebagai tindak lanjut pengawasan orang asing. Tak hanya itu, Ronny memastikan telah memulangkan sebanyak 16 ribu warga asing ke negara asalnya.

“2015 kita telah mengembalikan 16 ribu orang asing dalam segala bentuk kegiatannya ketika di Indonesia tidak bermanfaat dan merugikan. Kita deportasi,” imbuhnya.

Ronny menambahkan, jika WNA terindikasi terlibat narkoba, pihaknya langsung menyerahkan ke instansi yang berkompeten dalam melakukan penanganan, seperti BNN, BNNP, atau BNNK serta kepolisian setempat.

http://news.okezone.com/read/2016/02/16/337/1313330/sepanjang-2015-imigrasi-deportasi-16-ribu-wna