• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu
568707_620

JakartaKantor Imigrasi Kelas I Bogor menolak mendeportasi 12 pekerja ilegal asal Cina yang dijaring dari dua perusahaan tambang di tengah hutan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pekan lalu.

“Kami tidak mau semua warga negara asing yang ditangkap itu langsung dideportasi ke negaranya, tapi akan dilakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak kriminal dan penegakan pro justitia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bogor Herman Lukman, Senin, 16 Januari 2017.

Berdasarkan penyidikan petugas Kantor Imigrasi terhadap buku paspor dan dokumen yang ada, enam dari 12 orang itu datang ke Indonesia menggunakan visa bisnis. Sisanya hanya menggenggam kartu izin tinggal terbatas (kitas), yang sebagian bahkan kitas untuk wilayah di luar Bogor.

“Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga asing itu sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujar Herman.

Herman menuturkan penyelidikan itu juga bertujuan mengungkap latar belakang lebih komplet keberadaan warga Cina tersebut. Sejauh ini, mereka diketahui telah berada di Bogor selama tiga bulan setelah masuk dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Awal tahun ini, petugas Imigrasi juga menciduk 18 pekerja Cina ilegal dari sebuah perusahaan di Kecamatan Cileungsi. Namun Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yos Sudrajat menolak lembaganya bertanggung jawab atas “peredaran” tenaga kerja asing ilegal di sana.

“Perizinan yang mencakup izin tinggal dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan izin kerja dikeluarkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Di Bekasi, penyelidikan juga dilakukan terhadap sembilan pekerja Cina ilegal. Mereka mengantongi izin bekerja di jajaran direksi, tapi ternyata hanya mencetak batu bata di PT Batawang Indonesia di Jalan Serang-Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Harry Lesmana, mengatakan, sejauh ini, petugasnya sudah menemukan tiga sponsor yang diwajibkan memulangkan para warga asing yang dijaminnya itu. “Untuk sanksi, itu menjadi kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja,” ucapnya. “Kami sudah bersurat ke kementerian terkait.”

Namun sponsor lainnya mengaku dicatut namanya oleh biro jasa. Mereka merasa tak bertanggung jawab atas pekerja Cina ilegal tersebut. “Kami masih mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memulangkan enam warga Cina ini,” kata Harry.

Berdasarkan data penyidikan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, ada sejumlah warga asing yang juga sedang diusut. Mereka terdiri atas sembilan warga Cina yang sudah terbukti melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta.

032223900_1483263217-20170101-puluhan-wanita-tiongkok-ff6

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menahan 76 wanita berpaspor China yang berprofesi sebagai wanita penghibur di sejumlah klub malam dan panti pijat di Jakarta.

Direktur Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian Yurod Saleh mengatakan mereka dipekerjakan sebagai dengan tarif mulai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

“Mereka dipekerjakan di sebagai terapis pijat, pemandu lagu, dan pekerja seks. Usia mereka berkisar 18 tahun sampai 31 tahun dengan tarif mulai dari Rp 2,8 juta sampai Rp 5 juta,” kata Yurod di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Minggu (1/1/2017).

Yurod menyatakan, status tinggal para wanita yang ditangkap adalah overstayer. Mereka menyalahgunakan izin dari visa on arrival.

“Mereka berkedok menggunakan visa turis saat datang ke Indonesia, lalu bekerja secara ilegal dan melebihi izin tinggalnya di sini,” kata Yurod.

76 wanita asal China ini diringkus saat menjelang malam pergantian tahun, 30 dan 31 Desember 2016. Sejumlah barang bukti disita seperti paspor, uang tunai, ponsel dan alat kontrasepsi diamankan petugas.

http://news.liputan6.com/read/2693498/imigrasi-76-wanita-china-yang-ditahan-dipekerjakan-sebagai-psk

80793_warga_china

Kantor Imigrasi Malang menangkap 143 WN asal Tiongkok dari salah satu hotel di Kota Malang. Dari 143 WN Tiongkok ini terdiri 139 laki-laki dan empat perempuan.

Mereka sama sekali tak memiliki dokumen berupa paspor. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya.

”Kami dapat informasi bahwa ada segerombolan warga negara asing (WNA) datang dalam jumlah banyak dan menginap di salah satu hotel di Malang. Dari info itulah, kami langsung bertindak,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono kepada Radar Malang, Kamis (29/12).

Ketika diperiksa petugas, tidak ada satu pun dari mereka yang membawa paspor. Dari pengakuannya, mereka memang datang dari Tiongkok untuk dipekerjakan di sejumlah perusahaan (pabrik).

”Informasi dari Kanim Tanjung Perak Surabaya, mereka bawa paspor kunjungan, bukan paspor bekerja,” papar Toton, sapaan akrab Novianto.

Toton menambahkan, kalau alasan yang disampaikan ke petugas imigrasi, mereka datang ke Kota Malang hanya untuk jalan-jalan saja. Rencananya selama tiga hari.

Namun, petugas imigrasi tidak mau ambil risiko. Apalagi isu soal pekerja asal Tiongkok ini sedang sensitif. Khawatirnya terjadi penolakan dari warga Kota Malang dengan kehadiran tenaga kerja dari Tiongkok ini.

Karena itu, dia harus mengamankan mereka ke Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang selama ini mengawasinya.

”Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut membantu tim pengawasan orang asing kami untuk melakukan penindakan agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak-tidak. Kan menyalahi aturan kalau berkunjung tidak ada paspor, nanti menimbulkan keresahan,” tandasnya.

kantor-dinas-imigrasi-malang

MALANG KOTA – Hawa sejuk di Kota Malang membuat para turis kerasan. Mereka pun betah berlama-lama tinggal di Kota Malang yang dikelilingi pegunungan hingga lupa harus kembali pulang. Alhasil, mereka pun harus dideportasi atau diusir karena tidak memiliki izin tinggal.

Jumlahnya pun cukup banyak. Dua tahun terakhir telah tercatat, sebanyak 60 warna negara asing (WNA) diusir Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Dari jumlah itu, 26 WNA di antaranya diusir sejak Januari–November 2016. Sedangkan, 34 lainnya pada 2015 lalu. Mereka yang diusir, adalah pelancong dan pelajar. ”Mayoritas yang kami deportasi adalah pelancong. Mereka menyalahi izin tinggal atau melewati batas waktu,” kata Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang Baskoro Dwi Prabowo, kemarin (5/12).

Baskoro menyebutkan, pada tahun ini, selain telah mendeportasi 26 orang, dua orang WNA juga sedang diproses. Pelaksanaannya masih menunggu tiket pulang ke negara asalnya. Selama proses menunggu tiket kepulangan, para WNA itu dititipkan di Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Kelas I Malang dan di Rudenim Surabaya.

WNA yang dideportasi tahun 2016 ini, berasal dari berbagai negara. Di antara dari Libya 6 orang, Thailand dan Malaysia masing-masing 4 orang. Kemudian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 3 orang, Belanda dan Timor Leste masing masing 2 orang. Selain itu, dari beberapa negara lainnya Taiwan, Turki, Madagaskar, Iran dan Afganistan, masing-masing 1 orang.

Untuk pendeportasian WNA di tahun 2015 yang berjumlah 34 orang, mayoritas berasal dari Tiongkok dan Taiwan.

WNA yang dideportasi ini, mayoritas adalah pelajar yang sedang menjalani studi di Indonesia. Ada juga WNA yang visanya hanya sebatas melancong tetapi kemudian mereka diam-diam tinggal lama di suatu wilayah.

Namun, ada juga WNA menikah dengan warga pribumi yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta bekerja di wilayah hukum kabupaten dan Kota Malang ataupun kepentingan riset dan budaya.

WNA yang dideportasi itu, rata-rata menetap dan beraktivitas di wilayah pedesaan dan tidak segera menyadari bahwa masa berlaku izin tinggalnya telah habis. Pelanggar izin keimigrasian itu dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, termasuk denda Rp 300 ribu per hari untuk izin yang telah habis masa berlakunya,

Sedangkan WNA yang keberadaannya telah 60 hari, Kantor Imigrasi Kelas I Malang secara otomatis akan melakukan langkah deportasi dan nama yang bersangkutan akan dimasukan ke dalam daftar cegah-tangkal atau cekal.

Sesuai ketentuan, visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan bisa diperpanjang, izin tinggal sementara (Itas) berlaku setahun dan bisa diperpanjang. Sedangkan, izin tinggal tetap (Itap) berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang.

Maka, Kantor Imigrasi Kelas I Malang terus berupaya menangkal berulangnya WNA yang menyalahi izin tinggal di wilayah kerjanya. Salah satunya, terus meningkatkan pengawasan pada orang asing yang berkunjung di wilayah kerjanya.

Selain itu, melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada para pemilik hotel, kos, maupun penginapan untuk proaktif melaporkan jika ada WNA yang singgah ke tempat mereka. ”Harapannya, ke depan, para pemilik kos maupun penginapan aktif melapor. Minimal melapor ke kelurahan atau kecamatan setempat jika ada orang asing yang singgah,” pungkasnya

http://radarmalang.co.id/kantor-imigrasi-malang-usir-26-wna-56629.htm

2014-07-07-06-42-30

JAKARTA – Petugas Imigrasi kembali menolak kedatangan warga negara asing (WNA). Penolakan masuk tersebut dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta (Soetta) terhadap dua warga negara Sudan yang tiba dengan pesawat Saudia Airlines SV818. Keduanya datang dari Jeddah pada Kamis (1/12/2016) sekira pukul 19.45 WIB.

“Dua WN Sudan ditolak oleh petugas Imigrasi Bandara Soetta,” ujar Kepala Humas Dirjen Imigrasi, Heru Santoso, kepada Okezone.

Adapun inisial WN Sudan yang ditolak ialah NAA. Ia merupakan seorang pria berusia 27 tahun. Sedangkan satu lainnya ialah SY, pria berusia 24 tahun.

Heru memaparkan, permasalahannya ialah maksud dan tujuan kedatangan kedua WN Sudan itu tidak jelas. Mereka mengaku mempunyai teman di Indonesia namun tidak bisa menjelaskan ketika ditanya lebih lanjut.

Selanjutnya, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soetta mengambil tindakan segera memulangkan kedua WNA itu.

“Mereka dipulangkan pada kesempatan pertama menggunakan pesawat Saudi Airline SV819 tanggal 2 Desember 2016 pukul 23.00 WIB,” tandasnya. (sym)

http://news.okezone.com/read/2016/12/01/338/1556596/tak-punya-alasan-jelas-imigrasi-usir-2-wn-sudan

20161021_105450

Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM menduga para WNA yang menjadi PSK di Indonesia tidak bergerak sendiri melainkan adanya sindikat besar dibalik semua ini.

“Masih kita dalami sudah berapa lama jadi PSK, apakah ada sindikatnya. Masih proses penyelidikan,” Kepala Humas Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Heru Santoso.

Heru menjelaskan, tidak mungkin WNA yang tiba di Indonesia langsung mengetahui di mana lokasi yang bisa dijadikan tempat menjajakan diri. Karena itu, sindikat ini juga harus dibongkar.

“Kita bicara logika saja, dia datang kesini kan tidak serta merta langsung tahu dimana dia bisa melakukan kegiatan itu kan, kita pasti cek ke sana,” katanya.

Namun begitu, Heru mengatakan, penanganan kasus perlu kerja sama dengan instansi lain yang berwenang menindak tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Tidak hanya perempuan, di Batam kemarin jadi gigolo, ini kita kumpulin dulu semuanya, nanti kita evaluasi lagi,” ungkapnya.

“Ini kan penyakit masyarakat, kan tidak hanya imigrasi. Mereka menjajakan diri sebagai PSK ini TPPO, berarti kan ada instansi lain yang tersangkut dalam penanganan masalah ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat menangkap 17 WNA asal Maroko pada Jumat (21/10/2016) pukul 01.30 WIB dini hari. Para WNA perempuan itu melakukan praktik prostitusi di sebuah tempat hiburan malam yang berada di bilangan Senayan.

cegah_pungli_imigrasi_kota_depok_kembangkan_inovasi_rps20161019_232023_single_image

Untuk menghindari pungutan liar (pungli), Kepala Kantor Imigrasi kelas II Kota Depok, Jawa Barat, Dudi Iskandar mengatakan bahwa pihaknya berupaya terus menciptakan inovasi untuk mencegah terjadinya pungli di Dinas yang dipimpin nya.

“Sesuai dengan arahan pimpinan mulai pimpinan tertinggi Bapak Presiden hingga menteri itu harus kita perhatian dan ini sudah kita lakukan jauh sebelumnya, karena di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Imigrasi sudah sering menekankan bahwa kita harus perang terhadap pungli,” jelasnya, Rabu (19/10/2016), di Depok.

Dalam upaya pelayanan dan penegakan hukum, menurut Dudi bahwa pihaknya telah melakukan beberapa inovasi dimulai dari awal tahun 2016, dimana dirinya membuat sistem dalam rangka menghapus percaloan.

“Aturan ini kita buat untuk menghidari calo, dimana setiap pemohon paspor begitu mengambil antrian maka secara otomatis terfoto dan antrian. Ini kita sebut antrian berbasis wajah dan begitu dipanggil maka yang keluar adalah nomor antrian dan wajahnya ini lah bentuk transparansi kepada masyarakat, hal ini untuk menghindari perantara atau calo,” paparnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa tidak hanya antrian berbasis wajah tetapi ada juga yang namanya antrian kepastian waktu.

“Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak berlama-lama di kantor Imigrasi karena si pemohon sudah tau jam berapa akan di layani oleh petugas, jadi dengan adanya kepastian waktu maka apabila ada masyarakat yang ada keperluan maka dapat di tinggal,” katanya.

Tidak hanya itu, pihak Imigrasi kelas II Depok juga memberikan kemudahan lainnya, seperti SMS Gateway. Dengan sistem ini maka si pemohon dapat memantau langsung antrian yang sedang berjalan, selain itu masyarakat juga dapat melihat melalui Website.

“Hal ini kami lakukan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat otomatis masyarakat tidak ada lagi meminta pertolongan kepada calo karena sudah kita berikan kemudahan,” jelasnya.

Dudi menambahkan, bahwa setiap Kantor Imigrasi mempunyai Inovasi sendiri-sendiri dalam mencegah terjadinya pungli, serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat.

“Pungli ini kan ada dua arah pemberi dan penerima kita sama-sama tau bahwa pemberi dan penerima sama-sama menerima sangsi kita berharap kepada masyarakat jangan tergiur jika ada yang menawarkan kemudahan-kemudahan,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya berharap baik di Internalnya maupun kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada petugas demikian juga sebaliknya.

“Jadi kita harus saling berkomitmen agar pungli ini tidak terjadi, karena kami sudah komit karena pelayanan di Imigrasi Kota Depok ini sudah lebih baik dan jika di persulit maka lapor saja karena nomor Hp pribadi saya juga saya berikan kepada masyarakat jadi jangan pernah ragu-ragu untuk melaporkan apabila di persulit,” tandasnya.

petugas-menunjukan-kartu-suaka-dari-united-nations-high-commissioner-_161017161639-301

SUKABUMI—Sejumlah warga negara Irak yang diamankan Kantor Imigrasi Sukabumi di Kecamatan Cipanas, Kabupaten, Cianjur segera dideportasi ke negaranya. Mereka selama ini bertahan di Cianjur untuk mencari suaka ke Australia.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi mengamankan sebanyak 15 WN Irak di Kabupaten Cianjur pada Rabu, 12 Oktober lalu. Mereka diamankan karena tidak mampu menunjukkan dokumen keimigrasian.

‘’Kami masih mencari paspor dan segera mendeportasinya,’’ ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Filianto Akbar kepada wartawan Senin (18/10).

Mereka yang diamankan terdiri atas empat anak kecil, tiga wanita dewasa, dan delapan laki-laki dewasa. Menurut Filianto, para WN Irak ini tidak bisa berlindung dengan kartu pencari suaka atau asylum seekers dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Pasalnya, saat ini Irak bukan lagi dikategorikan sebagai negara bergolak. Terlebih kata Filianto, dalam prosedurnya para pemegang kartu UNHCR ini seharusnya melaporkan diri ke Kantor Imigrasi terdekat.

Nantinya, mereka akan ditempakan di community house sebelum ditempatkan ke negara suaka. Namun, pada kenyataanya mereka tidak melakukan langkah tersebut. Para WN Irak ini malahan tinggal di vila dan beraktivitas membuat roti arab yang dipasok ke sejumlah restoran. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dengan warga sekitar.

Di sisi lain lanjut Filianto menuturkan, tujuan suaka para WN Irak ini yakni Australia sudah menutup diri dari kehadiran pengungsi. Sehingga para pengungsi lebih baik tidak datang ke Indonesia.republikacoid

img_1670-1080x675

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas 1A Kupang mengamankan empat warga negara asing (WNA). Kini keempatnya berada di Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Kupang.

Kasi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) Imigrasi Klas 1A Kupang, Abdi Widodo Subagio mengatakan, empat WNA tersebut bakal dideportasi karena overstay.

Mereka terdiri dari 3 warga Timor Leste, masing-masing Inocencio Ajimi Dos Santos, Jejoriana Igilda, dan Joao Moco Sipa. Ketiganya akan dideportasi melalui pintu perbatasan Motaain pada Kamis (20/10).

Sedangkan satu lagi merupakan warga Bangladesh, Mohammad Momenul Haque. Dia bakal dideportasi melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Jumat (21/10).

“Empat WNA overstay. Tiga warga Timor Leste adalah mahasiswa dan pelajar di Kupang. Sementara warga Bangladesh sebelumnya masuk Indonesia sebagai turis dan sudah overstay 45 hari,” jelasnya kepada Timor Express (Jawa Pos Group) di ruang kerjanya, Senin (17/10).
jawaposcom

a2b149_efa889fe4a174cda970025048a9bcd86-jpg_srz_579_300_85_22_0-50_1-20_0-00_jpg_srz

Jakarta – Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan dua warga negara asing asal Pantai Gading berinisial AWA dan DMN yang diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen atau ilegal.

“Keduanya masuk ke Indonesia untuk menjadi pemain sepakbola,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Cucu Koswala seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Petugas meringkus AWW dan DMN saat berada di Hotel Papimami Jalan Abdul Majid Kemang Selatan Jakarta Selatan.

Saat ini, petugas menempatkan kedua warga Pantai Gading Afrika itu di ruang detensi selanjutnya akan menjalani pemeriksaan guna menyelidiki dokumen izin tinggal termasuk kepemilikan paspor.

Jika AWW dan DMN tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen izin tinggal dan paspor maka melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Selain itu, petugas juga mengamankan 14 Warga Negara Indonesia saat memohon pembuatan paspor untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena tidak sesuai prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

“Para pemohon paspor untuk TKI itu berasal dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan,” ujar Cucu seraya menambahkan Seluruh calon TKI itu berencana bekerja di Jepang.

liputan6com