• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu
92dsc_0955

PONTIANAK- Imigrasi Kelas I Pontianak mendeportasi warga Malaysia yang melakukan pemalsuan identikan di negaranya.Deportasi dilakukan melalui pintu masuk Entikong, Sanggau.

Warga Malaysia bernama Muhammad Syarif dikeluarkan dari kurungan Imigrasi Kelas I Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, bersama petugas Imigrasi menuju sebuah mobil yang sudah disiapkan.

Dia masuk kedalam mobil duduk berdampingan dengan istrinya di kursi paling belakang.
Muhammad Syarif yang lebih banyak diam, akhirnya mau bicara setelah berada di dalam mobil. Sedangkan istrinya, warga Kota Pontianak tetap membisu.

Di hadapan wartawan, Muhammad Syarif membela diri bahwa kasus penipuan asuransi yang dilakukannya di negaranya itu tidak benar.

Katanya, itu bukan asuransi, tetapi dalam bentuk tabungan. Pemerintah di negaranya mewajibkan pegawai menabung, hingga usia 55 tahun baru bisa ditarik.

“Saya manipulasi data identitas di negara saya, karena saya ingin cepat tinggal di sini. Saya tarik itu (tabungan), butuh biaya karena empat anak saya kuliah semua. Salah satunya kuliah di kedokteran,” ungkap Muhammad Syarif seperti dikutip Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group) Minggu (9/10).

Dia mengaku sudah tiga tahun tinggal di Kalbar dan menikahdengan wanita Kalbar yang dulunya pernah menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di rumahnya di Malaysia. Sedangkan istrinya sudah meninggal 15 tahun lalu.

Diberitakan sebelumnya, Muhammad Syarif melakukan kejahatan di negaranya, memanipulasikan identitas dirinya seolah dia sudah meninggal dunia. Sehingga mendapatkan klaim asuransi dan menikmati hasil tipuannya itu di Kalbar.

Di Kota Pontianak, Muhammad Syarif sudah mendapatkan KTP elektronik, sesuai alamat yang dimilikinya, di Gang Alpokat Jaya, RT 002, RW 015, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat.

Alamatnya di Malaysia, Felda Bukit Jalor, No. C431 Batang Melaka, Negeri Sembilan, Malaysia.
jawaposcom

kantor-imigrasi-batam

Kantor Imigrasi Kota Batam mengklaim beberapa kali menemukan adanya kasus penyalahgunaan izin kerja terhadap sejumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Batam baru-baru ini. Ini sebagai bentuk pengawasan Imigrasi terhadap warga negara asing di sejumlah kawasan industri.

Umumnya pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan izin yakni izin bekerja sebagai tenaga teknik tapi saat di Batam malah bekerja sebagai buruh.

“Ada yang kita deportasi langsung, namun ada juga yang melalui persidangan di Indonesia terlebih dahulu,”ujar Kepala Kantor Imigrasi Batam, Agus Widjaja saat ditemui Batam Pos di kantornya, Jumat 7/10).

Mengenai tindakan dengan menyidangkan WNA nakal tersebut. Agus mengatakan hal itu diatur dalam pasal 75 UU Imigrasi diatur mengenai bila adanya pelanggaran izin yang dilakukan TKA di Indoensia. “Bisa didenda saja, atau cekal,” ungkapnya.

Tak hanya TKA saja, kata Agus pihak pemberi kerja juga bisa terjerat. Karena mempekerjakan WNA tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Jadi baik TKA maupun pemberi kerja, bisa diseret ke persidangan,” ujarnya.

Kepala Seksi Pengawasan Imigrasi Agung Nugroho mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menelaah dugaan pelanggaran yang dilakukan TKA. Indikasi yang dilanggar yakni TKA yang bekerja sebagai welder. “Kita sudah panggil, tapi belum datang,” ungkapnya.

Agung mengungkapkan pihaknya tak bisa memberikan pengawasan yang ektra ketat terhadap para TKA yang bekerja di Batam. Sebab tugas imigrasi hanya sebatas mengeluarkan izin tinggal. Dan ada intansi yang lebih berwenang untuk menangani hal ini.

Saat ditanyai mengenai pekerja asing di Tanjungkasam, Agung mengungkapkan sebanyak 113 TKA tersebut memiliki dokumen yang lengkap. “Dari data kami 27 Juli lalu, ada dua penyalur TKA di sana (Tanjungkasam,red),” ungkapnya.

Dua penyalur tersebut yakni PT CHD Power yang menyediakan 101 orang TKA. Dan PT TJK Power 12 orang TKA.

“Para WNA yang rata-rata berasal dari Cina ini, bekerja sebagai tenaga teknik. Ada yang sebagai planing manager teknik, turbin teknik, engginer technical supervisor dan eletrical,” ujarnya. (ska)

batamposcoid

kanimjakbar

TAMANSARI – Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Jakarta Barat, Abdul Rahman sudah bersurat ke Pemprov DKI terkait hilangnya lahan parkir di depan kantor tersebut.

Akibat hal itu, kantor imigrasi Jakarta Barat kesulitan melayani para pembuat paspor. Banyak yang mengeluh karena mesti berjalan jauh.

Kawasan Kota Tua memang kini bersih dari parkir mobil. Seluruh kendaraan mesti parkir di Jalan Cengkeh.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Dinas Pariwisata Pemprov DKI, Novriandi Husodo, tak ambil pusing soal protes dari kantor imigrasi itu.

“Itu kebijakan gubernur,” kata Novriandi ketika dihubungi Wartakotalive.com, siang tadi.

Menurut Novriandi, kebijakan seperti itu tak boleh separuh-separuh. Tak boleh ada pengecualian.

Novriandi mengatakan, penyandang disabilitas dan orangtua itu selalu datang diantar. Makanya tinggal pintar-pintar pengantarnya saja.

“Yah di drop saja dulu yang disabilitas atau lansianya. Baru kemudian cari parkir,” ujar Novriandi.

Lebih lanjut, Novriandi menyarankan agar pihak kantor imigrasi lebih kreatif dalam berinovasi.

“Bikin vallet parking saja itu kantor imigrasi.Itu kan juga bagian pelayanan,” kata Novriandi, enteng.

wartakotatribunnewscom

imigrasi-cirebon-jaring-warga-china

CIREBON – Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon mengamankan Zheng Haohui dan Zheng Weishu warga kenegaraan China. Keduanya terjaring saat transaksi jual beli rambut di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Minggu (2/10) lalu.

Bermula saat petugas Imigrasi mendapat laporan warga bahwa di Desa Panjalin, Majalengka, menjadi lokasi jual beli rambut untuk pembuatan wig. Terdapat dua warga negara asing (WNA) yang datang untuk membeli rambut di rumah warga.

Menanggapi laporan itu, petugas dari seksi Wasdakim berangkat menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan kedua WNA itu tengah berada di rumah warga untuk membeli rambut. Saat diperiksa, keduanya menggunakan bebas visa kunjungan wisata.

“Melihat kedua orang asing tersebut kami menanyakan dokumen terkait izin tinggal. Namun, kedua orang asing tersebut menolak untuk menunjukkan identitas diri dan paspor,” kata Kasubsi Pengawasan Imigrasi Kelas II Cirebon, Teuku Adelian Muda saat merilis kedua WNA itu, Jumat (7/10).

Bahkan, yang bersangkutan mencoba melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan petugas Imigrasi. Setelah dikejar petugas, akhirnya kedua WNA berkewarganegaraan Tiongkok tersebut berhasil diamankan.

Menurut Teuku, kedua warga negara China itu diduga telah melanggar Pasal 75 ayat 1 Jo dan Pasal 122 huruf a dan b. Keduanya terancam pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. (cecep)

radarcireboncom

014431100_1475745527-whatsapp_image_2016-10-06_at_12-32-31

Jakarta – Imigrasi Jakarta Barat menangkap dua perempuan asal China. Keduanya diduga membuka praktik medis ilegal.

Keduanya ditangkap pada Rabu 6 Oktober 2016 di kawasan ruko Apartemen Gajah Mada, Jakarta Barat, sekitar pukul 20.00 WIB.

“Tepatnya di sebuah tempat pijat refleksi bernama Yuan, di lantai 2,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com, Kamis (6/10/2016).

Keduanya diamankan petugas dari Pengawas Penindakan Imigrasi Jakarta Barat. “Keduanya berperan sebagai tenaga medis,” ujar Ronny.

Petugas menyita 6 kotak berisi cairan medikal, jarum suntik, infus, alat cek tensi, dan barang bukti lainnya. Menurut Ronny, keduanya melanggar Undang-undang Keimigrasian karena menggunakan visa kunjungan.

“Seharusnya mereka menggunakan visa izin tinggal terbatas untuk bekerja yang kemudian akan akan diterbitkn ITAS, bila yang bersangkutan memenuhi persyaratan dari Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja),” jelas Ronny.

Liputan6

imigrasi-bandara-soetta-cegah-54-tki-ilegal-ke-timur-tengah-wwlesel6yl

TANGERANG – Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melakukan pencegahan terhadap 54 warga negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke negara Timur Tengah yaitu Abu Dhabi, Bahrain, Doha, Riyadh, Bahrain pada Minggu, 9 Oktober 2016.

Ke-54 WNI tersebut berniat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara itu. Namun jalur yang dilewati tidak berdasarkan peraturan yang ada di negara Indonesia.

Dirjen Imigrasi Ronny mengatakan bahwa sejumlah 33 orang akan menggunakan pesawat Mihin Lanka dengan nomor penerbangan MJ 604 dengan tujuan Jakarta-Colombo-Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Doha dan Jeddah. Kemudian sejumlah 21 orang akan menggunakan pesawat Oman Air dengan nomor penerbangan WY 848 dengan tujuan Jakarta-Muscat-Abi Dhabi, Doha, Dubai, Riyadh dan Bahrain.

“Pencegahan ini bermula saat mereka melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Pada saat pemeriksaan berlangsung di counter, ditemukan keraguan akan maksud dan tujuan para penumpang tersebut. Kemudian berdasarkan pemeriksaan paspor penumpang tersebut diduga akan bekerja di negara Timur Tengah tanpa adanya rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini BNP2TKI,” katanya, Minggu kemarin.

Setelah itu, lanjut Ronny, petugas langsung melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dan ternyata pengakuan 54 penumpang adalah ingin bekerja ke Timur Tengah. Penolakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Dirjenim merujuk pada surat Kementerian Tenaga Kerja tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada penggunaan perseorangan di negara kawasan Timur Tengah.

“Untuk mencegah hal ini jelas harus adanya kerjasama imigrasi dan pemerintah setempat. Sejak melakukan pengurusan paspor harus ada kecurigaan jika keberangkatan untuk bekerja di luar negeri tidak melalui jalur resmi. Kebanyakan mereka berasal dari Jawa Barat, NTT dan NTB,” jelas Ronny.
(fzy)

09a04bfc-6295-4ebb-9eab-844a4a31dd84_43

Jakarta – Sebanyak 54 orang WNI yang berniat menjadi TKI di Timur Tengah berhasil digagalkan oleh petugas Imigrasi Kelas Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Atas penangkapan ini, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie kembali mengingatkan kepala dan perangkat daerah untuk mengawasi secara seksama warganya yang terindikasi akan menjadi TKI melalui jalur ilegal.

“Ini menjadi gambaran kepada BNP2TKI, juga kemudian pemda setempat seperti ketua RT, RW, Kades, Camat, Bupati dan Wali Kota, bagaimana kita mengetahui warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Paling tidak catatan yang bisa diperoleh melalui catatan yang dilakukan di setiap desa dan kelurahan bisa mengantisipasi,” kata Ronny kepada wartawan di Aula Kantor Imigrasi Kelas Khusus Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu (9/10/2016).

Ronny mengatakan upaya pencegahan imigrasi tak dapat hanya dilakukan oleh petugas di kantor imigrasi saja, karena besar kemungkinan mereka akan lolos dan tetap berangkat ke luar negeri.

“Bisa saja dia kita cegah di Soetta, tapi upaya mereka berangkat bisa saja dialihkan ke tempat lain. Oleh karena itu perlu ada kerjasama, tidak hanya upaya imigrasi, tapi bagaimana mereka sejak awal mengurus paspor masing-masing,” jelasnya.

Selain itu Ronny juga mengimbau perlu ada upaya dari pihak keluarga untuk memberi informasi apabila ada iming-iming dari kelompok atau oknum tertentu tentang adanya tawaran pekerjaan di luar negeri, namun di jalur ilegal.

“Bagi WNI, kita memiliki database sejak mereka membuat paspor untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri. Lalu kita punya akses data ke BNP2TKI untuk mengetahui siapa saja WNI yang memiliki izin sesuai dengan yang telah diberikan BNP2TKI ketika kita menerima job order dari negara tujuan di mana WNI akan bekerja di luar negeri,” kata dia.

“Yang kami lakukan ini adalah upaya memperkecil kemungkinan saudara kita bisa menjadi korban di bidang ketenagakerjaan berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal,” sambung Ronny.

Para WNI ini tak akan ditahan lebih lama karena pihak imigrasi belum menemukan perbuatan pidana yang terjadi, namun baru percobaan untuk mencari pekerjaan yang ilegal. Saat ini mereka masih diamankan di kantor imigrasi kelas khusus bandara Soetta untuk nantinya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
(rii/dhn)
http://news.detik.com/berita/d-3316707/amankan-tki-ilegal-dirjen-imigrasi-kepala-daerah-harus-aktif-awasi-warga?_ga=1.215909715.594034546.1471811526

05df9eec-31ab-4213-8591-218bf56ba7b1_43

Jakarta – Pihak Imigrasi Kelas Khusus Bandara Soekarno-Hatta melakukan penolakan izin masuk seorang warga negara Amerika Serikat (WN AS) ke Indonesia. WN AS ini dicegah masuk karena berada dalam daftar tangkal imigrasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual di negara asalnya.

“Kami telah berhasil melakukan penangkalan masuk terhadap seorang berkewarganegaraan AS karena yang bersangkutan tercatat pernah melakukan perbuatan pidana di bidang seksual kemudian telah mendapat vonis,” ujar Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie kepada wartawan di Aula Kantor Imigrasi Kelas Khusus Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu (9/10/2016).

WN AS berinisial JED Jr ini tiba dengan pesawat Japan Airlines JL729, Minggu (9/10) pukul 00.30 WIB dari Bandara Narita, Tokyo. Dari informasi yang didapat pihak imigrasi melalui database kepolisian internasional (Interpol), pria tersebut masuk daftar tangkal imigrasi karena sebagai pelaku Convicted Child Sex Offender (CCSO) di AS.

“Yang bersangkutan sudah kita kembalikan ke maskapai asal, karena yang bersangkutan harus memiliki tiket untuk kembali ke negara asal dan maskapai yang harus bertanggung jawab untuk memulangkannya ke negara asal,” jelas Ronny.

Penangkalan masuk seorang pelaku kejahatan sudah dilakukan pihak imigrasi Indonesia dengan beberapa negara lain. Contohnya seperti yang sering dilakukan Indonesia dengan Australian Federal Police mengenai WN asal Australia yang sudah divonis dan menjalani hukuman, namun tak diperbolehkan keluar dari negara asal.

“Itu kita sudah sering lakukan dengan Australian Federal Police, kita kerjasama dengan cara menangkal melalui data dari kepolisian Australia,” sambung Ronny.

http://news.detik.com/berita/d-3316685/wn-as-yang-ditolak-masuk-ke-ri-karena-kejahatan-seksual-anak-dipulangkan?_ga=1.214335699.594034546.1471811526

img-20160927-wa0026

Simeulue – Bertempat di Aula Wisma Harti Jalan Perjuangan Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Kantor Imigrasi Kelas II Aceh Barat menggelar rapat bersama Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) Kabupaten Simeulue, Selasa (27/9/2016).

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Provinsi Aceh an. Prajoko Yuono, SE. MSi., Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Ian Fidihanto Markos, Kepala BPBD Simeulue Ikhsan Mikaris, Kasat Pol Airut Polres Simeulue AKP P. Siregar, Kepala Kesbangpol Linmas Simeulue Sahirman, MSi., Pasi Intel Lanal Simeulue Kapten Laut (P) Bandang Dwito, Dan Unit Intel Lanal Simeulue Letda Laut (E) Prabowo, Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue diwakili Sertu Beston dan Denintel Kodam IM Sertu Hanafi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Ian Fidihanto Markos dalam laporannya mengatakan, “Sesuai dengan Pasal 62 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan pengawasan terhadap Warga Asing”.

ia juga menyampaikan,”Pengawasan terhadap Warga Negara asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Simeulue, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia khususnya diwilayah kabupaten Simeulue, kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini merupakan kerjasama Imigrasi Kelas II Meulaboh dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.”Ucapnya.

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Provinsi Aceh Manusia an. Prajoko Yuono, SE. MSi. dalam sambutannya mengatakan,”Khususnya dalam pengawasan orang asing tidak dapat melakukannya sendirian tapi perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) yang pada tingkat Kabupaten diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi,”Terangnya.

Selain itu, kegiatan ini untuk menjamin tetap terpeliharanya stabilitas kepentingan Nasional dan Daerah dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan orang asing antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI, disatu sisi, kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

Untuk itu kehadiran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di Kabupaten Simeulue sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Simeulue merupakan hal penting, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan, dengan diselenggarakannya rapat ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi sebagai anggota Tim Pengawasan Orang Asing, dengan demikian maka akan bisa mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing – masing.

Selanjutnya dalam rapat tersebut dilakukan sesi tanya jawab yang membahas tentang keberadaan WNA, DATA WNA, KEGIATAN WNA dan Keluar masuk WNA dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

http://www.sinarpaginews.com/fullpost/polkum/1475011325/-devisi-keimigrasian-kementrian-hak-asasi-manusia-dan-ham-kantor-wilayah-provinsi-aceh-bentuk-tim-pora-kabupaten-simeulue.html

imigrasi-kelas-i-pontianak-deportasi-37-warga-china

KUBURAYA – Kantor Imigrasi kelas 1 Pontianak mendeportasi 37 warga negara RRC kembali ke negara asalnya, melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak, Rabu (21/9/2016), pukul 07.00 wib menggunakan Pesawat Lion Air.

Kepala Rudenim Pontianak, Suganda mengatakan pelaksanaan deportasi dapat pengawalan 13 orang petugas dari berbagai intansi Pora. termasuk dari rudenim.

“Pengawalan ketat kita lakukan dari petugas gabungan hingga ke Bandara Soekarno Hatta. Lanjut menggunakan China Southern Airlines menuju Guangzhou pukul 13.05 WIB,” tuturnya.

Suganda menjelaskan Ke 37 WNA Cina hingga dideportasi karena terbukti melanggar keimigrasian, yaitu menyalahgunakan izin tinggal. Pelanggaran itu ditemukan atas hasil operasi pengawasan orang asing oleh kantor imigrasi di daerah kabupaten ketapang dn kabupaten Kayong Utara, beberapa minggu yang lalu.

“Memang saat ini, imigrasi beserta intansi lainnya memperketat dalam mengawasi keberadaan orang asing. maka dari itu, dihimbau agar setiap warga negara asing agar mengikuti aturan yang berlaku di negara ini,” ungkapnya.

Seluruh WNA dalam proses deportasi dikenakan baju khusus berwarna orange. membuat mereka sangat mencolok berada di bandara, terlebih lagi mereka dikawal oleh petugas berseragam.
http://pontianak.tribunnews.com/2016/09/21/dikawal-13-petugas-imigrasi-deportasi-37-wna-asal-cina